Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menerima audiensi Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) guna membahas penguatan tata kelola dan perlindungan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) sebagai infrastruktur digital strategis pertemuan digelar di ruang rapat Gatot Kaca, Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, (12/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan bahwa jaringan SKKL domestik tercatat memiliki panjang sekitar 55.475 km dengan 125 sistem SKKL yang dibangun dan dioperasikan oleh 13 anggota ASKALSI yang merupakan tulang punggung utama konektivitas digital yang menopang layanan publik, perbankan, hingga sektor pertahanan dan keamanan nasional.
Selanjutnya, audiensi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko Dono Indarto ini menyoroti sejumlah tantangan penyelenggaraan SKKL, antara lain panjangnya proses perizinan, perlunya sinkronisasi tata ruang pusat dan daerah, perlindungan koridor kabel laut, keterbatasan kapal dan SDM teknis, serta potensi dampak pembangunan infrastruktur besar seperti Giant Sea Wall terhadap titik landing SKKL di wilayah Jakarta ASKALSI juga menekankan pentingnya penyelesaian isu Tanjung Pakis, Karawang, yang merupakan salah satu koridor kabel laut dengan nilai investasi eksisting yang besar.
Terkait urgensi infrastruktur tersebut, Eko Dono menekankan bahwa kabel laut merupakan urat nadi konektivitas digital Indonesia yang dampaknya sangat luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Kabel laut adalah urat nadi konektivitas digital Indonesia. Ketika kabel laut terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh operator, tetapi juga oleh masyarakat, layanan publik, dunia usaha, perbankan, pusat data, hingga sektor pertahanan dan keamanan karena itu, tata kelola, perlindungan, dan koordinasi lintas sektor terkait SKKL harus diperkuat secara bersama,” ujar Eko Dono.
Sementara itu, Kemenko Polkam berkomitmen memfasilitasi pertemuan teknis lintas kementerian dan lembaga untuk menghasilkan pemetaan masalah yang konkret serta langkah penyelesaian yang terkoordinasi guna pengamanan aset nasional tersebut.
Melalui penguatan koordinasi ini, pemerintah berupaya memastikan keberlanjutan konektivitas digital nasional tetap andal dan aman demi memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia di masa depan.
Social Footer