JAKARTA (Pelita Aceh.com) — Di tengah polemik bantuan banjir yang dinilai belum merata, Bupati Langkat H. Syah Afandin, S.H. mengambil langkah cepat dengan menemui Menteri Sosial RI guna memperjuangkan tambahan bantuan bagi masyarakat terdampak. Langkah ini sekaligus menjawab aksi demonstrasi ratusan warga yang sebelumnya menuntut pemerataan bantuan.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta, Rabu (6/5/2026), disambut langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) Kemensos RI, Masryani Mansyur.
Bupati Langkat hadir bersama perwakilan masyarakat terdampak banjir dari Kecamatan Besitang, Sauli Lubis, dan Kecamatan Tanjung Pura, Said Abdullah, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pada pertemuan itu, Bupati Langkat menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya saat bencana maupun masa pemulihan pascabencana.
Di hadapan Mensos, Syah Afandin memaparkan kondisi riil masyarakat pascabanjir.
Ia menyampaikan masih terdapat warga terdampak yang proses penyaluran bantuannya masih dalam tahap pendataan dan verifikasi.
Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama Pemkab Langkat.
Karena itu, Pemkab datang langsung ke pemerintah pusat untuk memastikan seluruh warga terdampak memperoleh perhatian dan bantuan secara merata.
“Aspirasi masyarakat menjadi prioritas kami. Kami datang langsung berkoordinasi dengan Bapak Menteri perihal data susulan masyarakat terdampak yang masih dalam proses pendataan bantuan,” ujar Syah Afandin.
Lebih lanjut, Bupati secara khusus memohon solusi bagi warga terdampak yang hingga kini masih menunggu penyaluran bantuan.
Ia berharap usulan yang disampaikan dapat segera direalisasikan sehingga seluruh warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat memperoleh hak dan perhatian semestinya.
Selain membahas percepatan penyaluran bantuan, koordinasi juga dilanjutkan bersama Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) sebagai langkah konkret memastikan tindak lanjut di lapangan berjalan optimal.
Dalam pembahasan tersebut, dibahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) terpusat di lahan PTPN II Regional I, termasuk proses pembebasan lahan serta langkah strategis percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Langkat.
Langkah cepat Pemkab Langkat mendapat apresiasi masyarakat. Warga terdampak, Said Abdullah, mengaku puas terhadap respons dan kepemimpinan Bupati Langkat.
“Kami puas dengan kepemimpinan Bupati Langkat yang bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sauli Lubis yang menilai langkah pemerintah daerah sudah di jalur tepat.
“Kami melihat ada keseriusan dari pemerintah. Harapannya, bantuan bisa segera dirasakan merata oleh seluruh masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.
Pemkab Langkat menegaskan komitmen mengawal penanganan banjir, mulai dari distribusi bantuan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak agar pemulihan pascabencana berjalan cepat dan menyeluruh.
Social Footer