KUALASIMPANG (Pelita Aceh.com) — Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Direktur Jenderal Perumahan PKP terkait pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Aceh Tamiang, Selasa (5/5/2026).
Bupati menyampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus mempercepat penanganan pascabencana, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Ia menjelaskan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Huntap telah direalisasikan, termasuk 200 unit rumah melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi serta rencana pembangunan tambahan 300 unit di wilayah Kampung Kota Kualasimpang.
"Pembangunan ini diprioritaskan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kami juga terus melakukan penelusuran dan pengadaan lahan, termasuk mengajukan pemanfaatan lahan HGU dan lahan perkebunan yang belum produktif untuk mendukung pembangunan Huntap. Kesepakatan akan terus kami tinjau,” ujar Bupati.
Selain perumahan, Bupati memaparkan capaian dan rencana di sektor lain.
Di bidang kesehatan, Pemkab telah menerima bantuan 11 unit ambulans.
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terus dikoordinasikan dengan pusat dan provinsi mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Beberapa proyek prioritas: pembangunan jembatan di Aras Sembilan dalam tahap tender, rencana jembatan permanen di Pematang Durian dan Balik Karang untuk menggantikan jembatan gantung, serta perbaikan akses jalan di wilayah rawan longsor seperti Sekerak dan Sekumur.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., mengapresiasi langkah cepat Pemkab Aceh Tamiang.
Ia menyebut pusat memiliki tiga fokus utama rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, konsolidasi dan validasi data, pemantauan implementasi lapangan, serta mendorong pembentukan posko pascabencana di daerah terdampak.
"Validasi data menjadi kunci utama agar program rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran. Kami masih menemukan beberapa data infrastruktur dan perumahan yang belum lengkap dan perlu segera diperbarui, termasuk dokumentasi foto dan koordinat lokasi,” ungkapnya.
Imran menekankan pentingnya pelaporan berkala kondisi infrastruktur: jalan, jembatan, irigasi, dan normalisasi sungai.
Data kerusakan rumah, baik rusak berat maupun hilang, harus segera difinalisasi untuk menentukan skema pembangunan mandiri atau komunal.
Lebih lanjut, Imran meminta Pemkab Aceh Tamiang segera membentuk posko transisi pascabencana guna memantau penanganan lapangan secara terpadu.
Posko diharapkan mengintegrasikan laporan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
“Kami juga mendorong dukungan PLN dan PDAM untuk memastikan listrik dan air bersih bagi Huntara maupun Huntap yang telah dibangun,” tambahnya.
Rakor dihadiri Forkopimda, kepala dinas terkait, perwakilan BPBD, PDAM, unsur Forkopicam, Kepala SKPK, dan tamu undangan.
Social Footer