Pertemuan menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya terkait tuntutan bantuan Jaminan Hidup pasca-banjir yang belum terealisasi. Aksi tersebut diikuti sekitar 2.000 lebih warga terdampak.
Di hadapan massa aksi, Bupati Syah Afandin menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya hadir.
Ia menjelaskan sejak Sabtu berada di Jakarta memenuhi panggilan Menteri Pertanian terkait kondisi kemarau panjang yang akan dihadapi.
“Pertemuan tersebut tidak bisa diwakilkan dan harus dihadiri langsung oleh kepala daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Syah Afandin mempercepat jadwal kepulangan. Dari semula terbang pukul 17.00 WIB dari Jakarta menuju Bandara Kualanamu, ia memajukan penerbangan menjadi pukul 15.00 WIB dan tiba di Stabat sekitar pukul 18.20 WIB untuk langsung menemui massa aksi.
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat korban banjir untuk memperoleh bantuan JADUP dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan pemerintah daerah telah melaksanakan pendataan korban sesuai arahan Kementerian Sosial.
“Saya mendukung penuh apa yang disampaikan masyarakat. Pasca banjir, kami telah menerima instruksi dari Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Saya juga telah memerintahkan kepala desa dan lurah untuk memastikan pendataan dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.
Namun demikian, ia menegaskan kewenangan pencairan bantuan JADUP berada di pemerintah pusat.
“Dana ini berasal dari pemerintah pusat dan bukan berada di kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, kita harus bersama-sama memperjuangkannya,” tambahnya.
Bupati mengajak masyarakat melakukan pendataan ulang guna memastikan validitas data yang akan diajukan kembali ke Kementerian Sosial. Ia menyatakan kesiapan membawa perwakilan koordinator aksi untuk ikut menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat.
“Kita akan data ulang, lalu kita bawa bersama ke pusat. Saya juga siap mengajak perwakilan masyarakat untuk mendampingi agar aspirasi ini dapat tersampaikan langsung,” ujarnya.
Salah seorang peserta aksi, Aprizal, menyampaikan sebelumnya data korban banjir telah diserahkan mulai dari tingkat lingkungan, desa/kelurahan hingga kecamatan dan diteruskan ke BPBD. Namun, karena belum ada realisasi bantuan, masyarakat merasa perlu menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah kabupaten.
Menanggapi hal tersebut, Bupati kembali menegaskan agar data yang telah ada dikumpulkan melalui koordinator untuk diperjuangkan bersama ke pusat. Ia mengingatkan agar masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak kembali mengajukan data yang sama.
“Jika datanya sudah ada, serahkan melalui koordinator. Kita perjuangkan bersama ke pusat agar bantuan JADUP bisa terealisasi. Keputusan tetap ada di pusat, bukan di saya. Mari kita berdoa bersama agar upaya ini berhasil,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, sejumlah koordinator aksi secara langsung menyerahkan data korban banjir kepada Bupati Langkat sebagai bentuk keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan haknya.
Turut hadir Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si., Sekda Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., Kadis Kominfo Wahyudiharto,S.STP., M.Si., Kadis Sosial Taufik Rieza, S.STP.,M.AP., Kasat Pol PP Damaeka Putra Singarimbun, S.STP., serta sejumlah pejabat utama Polres Langkat.
Pertemuan berlangsung tertib dan kondusif, dengan harapan aspirasi masyarakat korban banjir dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat demi meringankan beban warga terdampak.
Social Footer