• Kepala BNPB: Kebijakan Pusat Dibuat longgar agar masyarakat tidak dipersulit
Aceh Timur — Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si menyambut kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M, dalam rangka penyerahan bantuan hunian sementara (huntara) dan buka puasa bersama di Gampong Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Kamis, 26 Februari 2026.
Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan penyerahan santunan anak yatim dan paket sembako bagi masyarakat yang menghuni huntara.
Dalam sambutannya, Bupati Al-Farlaky menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BNPB beserta jajaran yang sejak hari-hari pertama bencana telah aktif berkoordinasi dan turun langsung mendampingi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Ia menegaskan, BNPB terlibat mulai dari penanganan darurat, verifikasi kerusakan rumah, hingga percepatan pembangunan huntara.
Di hadapan Kepala BNPB, Bupati melaporkan sejumlah persoalan di lapangan. Pada tahap awal, pemerintah kabupaten mengusulkan lebih dari 8.000 unit rumah terdampak untuk diverifikasi. Namun sekitar 3.500 unit dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
Menurutnya, pemerintah daerah tetap menginginkan data awal tersebut menjadi dasar pembangunan karena proses verifikasi sempat menggunakan formulir berbasis bencana gempa yang dinilai kurang relevan untuk konteks banjir.
“Karakter bencana gempa dan banjir berbeda. Pada banjir, struktur rumah bisa saja tetap berdiri, tetapi lumpur dan dampak rendaman menyebabkan rumah tidak layak huni,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa sejak awal bencana, pemerintah daerah bekerja dalam keterbatasan fasilitas seperti jaringan internet dan perangkat komputer. Meski demikian, bersama camat, keuchik, BPBD, dan unsur Forkopimda, berhasil dihimpun hampir 25 ribu data warga terdampak.
Ia menjelaskan, Permendagri terbaru mengatur pedoman teknis penilaian kerusakan akibat banjir berdasarkan ketinggian lumpur.
Lumpur setinggi 20–50 cm masuk kategori rusak ringan dengan stimulus Rp15 juta, sementara 50–70 cm masuk kategori rusak sedang dengan stimulus Rp30 juta.
Terkait pencairan dana, Bupati menyebut sekitar Rp298 miliar telah tersedia di rekening penyalur melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun ia mengusulkan agar penyaluran juga melibatkan Bank Aceh Syariah agar masyarakat tidak berdesakan dan proses lebih cepat serta tertib.
Ia juga meminta mekanisme pencairan tahap lanjutan tidak mewajibkan bon material bangunan, melainkan cukup surat pernyataan bermaterai dari penerima manfaat, mengingat sebagian rumah telah lebih dulu dibersihkan atau diperbaiki secara mandiri oleh warga.
“Jika dana sudah masuk ke rekening masyarakat, maka penerima manfaatlah yang bertanggung jawab secara moral dan hukum,” tegasnya.
Bupati membuka ruang pengaduan bagi warga yang belum terdata atau keberatan terhadap hasil verifikasi. Ia menginstruksikan camat dan keuchik melakukan pendataan ulang, menempelkan daftar calon penerima bantuan di desa dan meunasah sebagai uji publik, serta menyediakan formulir pengaduan. Ia menegaskan tidak boleh ada aparatur yang menunda proses pendataan ulang.
"Perhatian khusus juga diminta bagi warga berstatus “Kartu Keluarga gantung”, yakni pasangan yang masih tercatat dalam KK orang tua namun telah berkeluarga sendiri, agar dipertimbangkan menerima bantuan huntara maupun hunian tetap" harap Bupati Al- Farlaky.
Merespons hal tersebut, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan huntara di Aceh Timur menunjukkan progres signifikan. Dari lebih 3.000 unit yang direncanakan, lebih dari separuh telah rampung 100 persen.
Ia menjelaskan, Aceh Timur memiliki kekhususan karena mayoritas huntara dibangun secara insitu di atas tanah milik warga. Model ini dinilai lebih kompleks dibanding pembangunan komunal, namun tetap berjalan cepat dengan dukungan vendor lokal.
BNPB, kata dia, telah hadir sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025 dan terus mendampingi hingga masa transisi darurat. Meski pada awal 2026 terjadi berbagai bencana di sejumlah daerah, pendampingan terhadap Aceh Timur tetap menjadi prioritas.
Untuk melengkapi huntara, bantuan perabotan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia akan diberikan dalam bentuk uang Rp3 juta per keluarga.
" Sambil menunggu, BNPB telah menyalurkan bantuan darurat berupa kasur, kompor, kipas angin, karpet, dan matras. Selain itu, bersama Kemensos, BNPB juga menyalurkan bantuan jatah hidup (jadup) sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan," kata Letjen Suharyanto.
Lebih lanjut, Suharyanto menyebutkan Terkait pencairan bantuan rumah rusak melalui BSI, masyarakat diperbolehkan menarik 80 persen dana tahap awal tanpa syarat tambahan.
"Sisanya 20 persen dapat dicairkan setelah rumah selesai diperbaiki dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab dari pemilik rumah dan keuchik tanpa perlu bon pembelian," tegasnya.
Kepala BNPB menegaskan kebijakan pusat dibuat longgar agar masyarakat tidak dipersulit di tingkat bawah, termasuk bagi warga miskin yang menyewa rumah dan terdampak banjir, tetap dapat diusulkan menerima bantuan hunian tetap sepanjang memenuhi kriteria dan diketahui aparatur gampong.
Ia turut mengapresiasi kepemimpinan Bupati Aceh Timur yang dinilai aktif sejak awal bencana dan intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat ditentukan oleh koordinasi yang solid.
Saat ini, penanganan infrastruktur menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, sektor pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, serta fasilitas keagamaan oleh Kementerian Agama.
Menutup arahannya, Kepala BNPB memastikan pendampingan tidak akan dihentikan sebelum seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi tuntas.
"Kami mengajak masyarakat tetap tenang, aktif berkomunikasi dengan aparatur desa, dan percaya bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan serta pengawasan," demikian tutup Letjen Suharyanto.(*)
Social Footer