Dalam perkara Nomor 361/PUU-XXIV/2026 tersebut, DPR RI menegaskan bahwa norma-norma yang dimohonkan pengujian tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan koperasi.
Dalam keterangannya, Nasir Djamil menjelaskan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal telah merancang UU Perkoperasian dengan menempatkan norma-norma pokok di tingkat undang-undang, sedangkan pengaturan teknis diserahkan kepada peraturan pelaksana dan Anggaran Dasar koperasi yang ditetapkan melalui Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
Menurut DPR RI, konstruksi tersebut merupakan bentuk keseimbangan antara hak anggota sebagai pemilik koperasi, kemandirian koperasi sebagai badan usaha yang dikelola secara demokratis, serta peran pemerintah sebagai pembina.
“Norma-norma yang dimohonkan pengujian merupakan hasil pembahasan pembentuk undang-undang yang mempertimbangkan keseimbangan antara kedudukan anggota sebagai pemilik koperasi, kemandirian koperasi sebagai badan usaha yang dikelola secara demokratis, dan peran Pemerintah sebagai pembina,” ujar Nasir Djamil dalam persidangan.
DPR RI juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai pencatatan keanggotaan dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perkoperasian semata-mata bersifat administratif dan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas bagi pengurus untuk mengubah atau menghapus status keanggotaan secara sepihak.
Perubahan status anggota harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar, termasuk adanya keputusan tertulis, kesempatan mengajukan keberatan, serta pemulihan status apabila keberatan tersebut diterima.
Lebih lanjut, DPR RI berpandangan bahwa UU Perkoperasian telah memberikan jaminan terhadap hak anggota untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan koperasi.
Pengaturan mengenai tata cara penyampaian informasi melalui Anggaran Dasar tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak anggota yang telah dijamin oleh undang-undang.
Hak tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan anggota terhadap jalannya organisasi koperasi melalui Rapat Anggota, Pengawas, maupun mekanisme pemeriksaan koperasi.
Selain itu, DPR RI menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaian koperasi telah disusun untuk melindungi kepentingan anggota, kreditor, maupun pihak ketiga.
Penyelesaian koperasi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pembagian kekayaan koperasi tidak dapat dilakukan secara bebas ataupun sewenang-wenang.
Pemerintah juga memiliki peran dalam pembinaan dan perlindungan koperasi tanpa mencampuri urusan internal koperasi yang menjadi bagian dari prinsip kemandiriannya.
Dalam kesempatan tersebut, DPR RI juga menyampaikan bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Perkoperasian sedang memasuki Pembicaraan Tingkat I di Komisi VI DPR RI sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi yang berkelanjutan.
Namun demikian, pembahasan RUU tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa ketentuan dalam UU Perkoperasian yang berlaku saat ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Sebagai penutup, DPR RI menyimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang diuji, termasuk pengaturan mengenai keanggotaan, hak atas informasi, pembubaran koperasi, hingga peran pemerintah dalam pembinaan koperasi, telah memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, norma-norma tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
“UU Perkoperasian telah membangun kerangka pengaturan yang mencakup kedudukan dan hak anggota, mekanisme keterbukaan serta pertanggungjawaban organ koperasi, penyelesaian pembubaran dan kewajiban koperasi, serta peran Pemerintah dalam pembinaan dan perlindungan koperasi,” tegas Nasir Djamil.(bit/aha)


Social Footer