JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
Penyusunan RPIP merupakan amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mewajibkan kepala daerah menetapkan rencana pembangunan industri untuk jangka 20 tahun.
RPIP menjadi landasan strategis mewujudkan industri yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.
“Penyusunan RPIP yang matang dan komprehensif menjadi krusial sebagai landasan hukum dan pedoman untuk mewujudkan pembangunan industri Jakarta yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Pramono.
Sejalan dengan UU No. 2 Tahun 2024, Jakarta berperan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Arah pembangunan industri difokuskan pada:
1. Penguatan industri pengolahan bernilai tambah tinggi yang bersinergi dengan jasa industri
2. Penguasaan teknologi dan inovasi
3. Pengurangan ketergantungan impor dan peningkatan ekspor
4. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja unggul
5. Penguatan ekosistem industri halal
Gubernur menegaskan berbagai masukan DPRD dan pemangku kepentingan telah diakomodasi.
Penyempurnaan mencakup definisi skala industri, penataan industri, peta jalan pembangunan industri, peninjauan RPIP setiap lima tahun, serta kewajiban pelaporan berkala kepada Menteri Perindustrian dan DPRD.
“Dengan disetujuinya Ranperda ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan arah pembangunan industri tidak hanya bertumpu pada manufaktur konvensional, tetapi juga mengembangkan Jakarta sebagai pusat jasa industri modern, inovasi, dan hub rantai pasok global,” tegasnya.
Gubernur Pramono mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta atas pembahasan hingga persetujuan Ranperda.
Ia berharap sinergi eksekutif-legislatif terus diperkuat untuk menghasilkan program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Mewakili seluruh jajaran eksekutif, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta segenap anggota dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini,” tutup Gubernur Pramono.
Social Footer